Pengadilan Agama Rantauprapat

Mediasi

PENGERTIAN MEDIASI DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti berada di tengah.[1] Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.[2]

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut dengan “mediation” yang berarti penyelesaian sengketa dangan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.[3]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[4]

Oleh karena dalam pengertian secara etimologi tersebut ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai menengahi dan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa, ini berarti juga sebagai bentuk perdamaian dalam konsep Islam pengertian mediasi ini disamakan dengan konsep Tahkim yang dalam bahasa Arab disebut Al Hakam/Hakam yang berarti wasit, pendamai, dan juga penengah.[5] pengertian ini didasari dari Al Quran yang artinya:

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa. 35)

Dalam kaidah Ulumul Quran yang mashur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini ditetapkan pada ayat tersebut di atas maka akan sampai pada kesimpulan bahwa Hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perceraian saja seperti yang ditujukan secara explisit pada ayat Al Quran tersebut melainkan dapat bersifat secara luas pada semua sengketa. Metode pengambilan ini didukung dengan memperhatikan metode lain yaitu berupa isyarah nass.[6]

Sedangkan definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli mengemukakannya diantaranya yaitu:

Menurut Tolberg dan Taylor yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mempercaya penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.[7]

Menurut Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.[8]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Christhopher W. More bahwa, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa bukan merupakan bagaian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.[9]

Yahya Harahap mendefinisikan mediasi sebagai :[10]

a. Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan;

b. Berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (helper) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

Rachmadi Usman menyimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan disebut “mediator” atau “penengah” yang bertugas hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.[11]

Dari keterang beberapa definisi di atas, nampak jelas bahwa esensi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang fasilitator yang disebut juga dengan mediator guna sebuah penyelesaian dengan jalan damai. Maka dalam konsep Islam penyelesain dengan jalan damai ini disebut dengan istilah “as sulhu” yang secara bahasa berarti “kot un niza’” yaitu memutuskan suatu persengketaan.[12] Sedangkan menurut para ulama secara syara’ ialah:[13]

الصله في الشرع : عقد ينهى الخصومة بين المتخاصمين و يسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحا

Artinya “ Islah menurut istilah syara’ adalah suatu aqad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan orang yang melakukan akad itu disebut mushalihan, yaitu orang yang melakukan islah”.

Dari segi yuridis pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 7 yakni “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Pengertian mediasi dalam PERMA tersebut tidaklah jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli, dan dari definisi yang telah dikemukakan maka mediasi mengandung unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui persetujuan.

2. Mediasi adalah sebuah proses perdamaian.

3. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

4. Mediator yang terlibat harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.

5. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama penundaan berlangsung.

6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:

a. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk memenuhi konsekwensi dari keputusan yang mereka buat.

c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari suatu konflik dengan cara mencapai penyelesaian secara konsensus.

B. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia hal ini terlihat dalam Pancasila pada sila keempat yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya, diantara yang disebutkan dalam yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur pengadilan.[14] Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi dan berbagai bentuk penyelesaian sengeketa lainnya.[15] Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata.[16]

Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah;

a. Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan

1. HIR Pasal 130 (= Pasal 154 Rbg = Pasal 31 RV) yakni :

1). Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.

2). Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

3). Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.

4). Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

3. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Landasan Yuridis Mediasi di Luar Pengadilan

1. KUHPerdata Pasal 1851 yakni “perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.

2. Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 yakni “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sedangkan tatacara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 30 Tahun 1999 dengan 9 ayat dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Dari kesemua landasan yuridis tersebut adalah merupakan hukum positif. Artinya kesemua bentuk produk hukum itu dibuat oleh negara dalam bentuk resmi sebagai peraturan perundang-undangan. Maka hukum mempunyai kekuatan untuk dipaksakan berlakunya oleh negara, dengan demikian mediasi adalah merupakan lembaga hukum yang harus dilaksanakan baik oleh lembaga peradilan khususnya maupun di luar jalur peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Bila dilihat dari segi fungsi hukum yang selama ini hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), sebagai alat perekayasa sosial (a tool of social enginering).[17] Namun, hukum juga juga dapat dijadikan sebagai sarana menyelesaikan sengketa. Menurut Soerjono Soekamto bahwa hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi dilain pihak hukum juga berfungsi sebagai saranan untuk memperlancar interaksi sosial (law as a facilitation of human interaction).[18] Hal ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hubungan antar manusia sering tidak berjalan mulus yang ditampilkan dalam berbagai sengketa yang menyebakan hubungan antar mereka tidak berlangsung sebagaimana diharapkan.[19] Sehingga diperlukan kehadiran mediasi sebagai perangkat hukum yang akan berfungsi melancarkan kemacetan dengan memberikan penyelesaian sengketa.

Selain itu kehadiran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sarat dengan nilai kedamaian ini juga sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana disebutkan dalam Al Quran yang artinya:

a. ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Al-Imran. 159)

b. ”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujarat. 10)

c. ”Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah. 224)

d. ” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa. 35)

Disamping dari apa yang telah disebutkan dalam Al Quran tersebut, praktik mediasi pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ia menjadi Rasul maupun sesudahnya. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Kakbah) dan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa peletakan kembali batu Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiiki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.[20]

Pada peletakan Hajar Aswad ada banyak nilai yang terkandung didalamnya, nilai penyelesaian sengketa antara suku dalam menciptakan perdamaian dan dapat diidentifikasikan antar lain: nilai sabar, menghargai orang lain dalam kedudukan yang sederajat, nilai kebersamaan, komitmen dan proaktif untuk menyelesaikan sengketa.[21] Nilai-nilai ini merupakan modal bagi para pihak dalam menjalankan negosiasi, mediasi, dan bahkan arbitrase, baik dalam sengketa antar individu maupun antar kelompok.[22]

Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah atau tepatnya tanggal 13 Maret 628 M. Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar seribu kaum muslim meninggalkan Madinah berangkat menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Rasul mengetahui bahwa tidak mudah memasuki kota Mekah dikarenakan para pemimpin Quraisy tidak mengizinkan kafilah kaum muslim memasuki kota Mekah.[23] Dalam kondisii demikian Rasulullah SAW tidak berputus asa, Rasul melakukan negosiasi panjang dengan delegasi Quraisy, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah yang isinya antara lain :[24]

1. Nabi Muhammad, tidak di izinkan mengunjungi Kakbah pada tahun itu (6 H/628 M), tetapi dapat mengunjungi tahun depan.

2. Setiap kunjungan hanya dilakukan selama tiga hari dan tidak membawa senjata kecuali pedang yang telah di sarungkan. Selama kunjungan itu penduduk harus keluar dari kota Mekkah dan memberikan kesempatan kepada kaum muslim ibadah umrah.

3. Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekkah yang datang ke Madinah untuk masuk Islam tanpa persetujuan walinya, sedangkan pihak Quraisy boleh menerima orang Mekkah yang telah hijrah ke Madinah bila mereka ingin kembali ke Mekkah.

4. Kaum muslim Madinah dan kelompok Quraisy Mekkah sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun.

5. Setiap kabilah bebas mengadakan persekutuan (aliansi) dengan kaum Quraisy atau kaum muslim, dan aliansi tersebut dihormati oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat lebih jauh, maka perjanjian Hudaibiyah merupakan kemenangan diplomatik kaum muslim, dimana Rasul untuk pertama kali berhasil mengajak kaum Quraisy ke meja perundingan dan menghasilkan kesepakatan.[25]

Mediasi juga dinyatakan dalam hadis Rasul dan pendapat para ulama.

Dalam dalam hadis disebutkan yakni:

عن عمرو بن عوف ألمزني رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قا ل : الصله جاءز بين المسلمون إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما [ رواه الترمد وصححه]

Artinya: dari Amar bin Auf Al Muzanni r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamain kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Tamuzi dan hadis ini disahihkan).[26]

حدثناأبوبكر بن شىبة قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول :الصله جاءز بين المسلم إلاصلحا حرم حلالا أو أحل حرم [رواه ابن ماجاه]

Artinya: telah bercerita kepadaku AbuBakr bin Abi Saybah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda:”Diantara sesama kaum muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.(HR. Ibn Majah).[27]

Menurut pendapat para ulama yakni:

إنما يجوز للقاضي إن يأمر بالصلح إدا تقاربت الحجتان بين الخصمين غير أن أحدهما أن يكون ألحن بحجته من الا خر أو تكون الدعوى في أمور درست وتقادمت وأما إدا تبين للقاضى الظالم والمظلوم لم يسعه من الله إلا فصل القضاء

Artinya: bagi seorang hakim boleh memerintahkan (Penggugat dan Tergugat) untuk melakukan perdamaian, apabila hujjah dua orang yang berperkara bersamaan, lain halnya apabila salah seorang diantaranya lebih tangkas mengemukakan hujjahnya di banding dengan yang lainnya atau yang dituntut itu masalah-masalah yang sudah lenyap, sudah lama tidak karuan. Apabila sudah jelas bagi seorang hakim siapa yang berbuat aniaya dan siapa yang dianiaya maka Allah memberikan keluasan bagi hakim itu memutuskan perkara.[28]

CATATAN KAKI

[1] Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 2

2 Ibid.

3 John Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke XXV, Jakarta; Garamedia Pustaka Utama, 2003, hal.175.

4 Syahrizal Abbas, Loc Cit.

5 Ahamad Hasan Munawir, Al Munawir Kamus Arab Indonesia, Ponpes Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, 1984, hal. 309

6 Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hal.249..

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Loc Cit.

8 Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal. 201

9 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 80

10 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7/1989. cet ke IV, Jakarta ; Sinar Garfika, 2007, hal.135.

11 Rachmadi Usman, Op Cit. hal. 82

12 Sayyid Sabiq, Fiqhussunna, Juz III, Daarul Baayan, Kuwait, 1971, hal 305

13 Ibid.

14 Syahrizal Abbas, Op Cit, hal. 284

15 Ibid, hal. 285

16 Ibid.

17 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor, 2008, hal. 70

18 Ahmadi Hasan, Loc Cit.

19 Ibid.

20 Syahrizal Abbas, Op Cit, hal. 166

21 Ibid.hal. 168

22 Ibid.

23 Ibid. hal. 172

24 Ibid.

25 Ibid. hal. 173

26 Imam Muhammad bin Isma’il Al Kahlani, Subulussalam, Juz III, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, hal.159

27 Abi Abdillah bin Yazid Al Qazwani, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Isa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1989, hal. 788

28 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Acara Islam, Depertemen Agama RI, Jakarta, hal. 234


Ketua

bbbbb

Drs. H. JANUAR

Alqur'an Online

Tanggal Hari ini

PERPUS LOGOSimkep LOGOinfo perkara LOGO

sapk

Wakil Ketua

Drs. Alimuddin

Web links

 

 

Link PA Se-Sumut

PA Medan 

PA Stabat

PA Binjai

PA Kabanjahe

PA Sidikalang

PA Lubuk Pakam

PA Tebing Tinggi

PA Kisaran

PA Tanjung Balai

PA Balige

PA Pematangsiantar

PA Simalungun

PA Padang Sidempuan

PA Pandan

PA Sibolga

PA Panyabungan

PA Tarutung

PA Gunung Sitoli

PA Kota Padang Sidempuan